Penghentian Layanan Publik:
Beberapa negara memiliki kebijakan untuk memblokir atau menghentikan akses terhadap layanan publik, seperti pelayanan kesehatan atau pelayanan pemerintah lainnya, bagi individu atau perusahaan yang tidak membayar pajak tepat waktu. Ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan kerugian signifikan, terutama jika individu atau perusahaan memerlukan akses mendesak terhadap layanan tersebut.
Langganan Info Terbaru
Gabung dalam komunitas Pajakku, dapatkan berita dan solusi perpajakan terbaru
Pemilik kendaraan wajib membayar pajak. Apa manfaat membayar pajak tersebut?
Setiap pemilik kendaraan wajib membayar pajak. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Mengutip laman Bapenda Jabar, pajak kendaraan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program publik lainnya di daerah tersebut. Untuk itu, warga yang membayar pajak kendaraan tepat waktu, turut berkontribusi dalam kemajuan daerah.
Meski begitu, masih banyak warga yang abai untuk membayar pajak kendaraannya. Bahkan dalam catatan Korlantas, dari total 165 juta kendaraan yang membayar pajak hanya sekitar 69 juta kendaraan. Dibutuhkan stimulus agar masyarakat mau menunaikan kewajibannya tersebut. Salah satunya penghapusan bea balik nama kendaraan bekas. Cara ini terbukti membuat masyarakat menunaikan kewajibannya membayar pajak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itulah yang membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar program pemutihan pajak dalam 'Promo Akhir Tahun 2024 Pajak Kendaraan Jawa Barat'.
Pemutihan pajak rupanya sukses membuat masyarakat sadar akan kewajibannya. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar program pemutihan pajak dengan periode pembayaran mulai 1-23 Desember 2024. Tak cuma pembebasan bea balik nama kendaraan bekas yang masuk dalam program ini. Ada beberapa insentif lain yang diberikan dengan rincian sebagai berikut.
Gangguan Reputasi Bisnis:
Bagi perusahaan, ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat merusak reputasi bisnis. Masyarakat dan pelanggan cenderung menghargai bisnis yang mematuhi kewajiban pajak mereka sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Ketidakpatuhan pajak bisa berdampak negatif pada citra perusahaan, mengurangi kepercayaan pelanggan, dan pada akhirnya, mempengaruhi kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis.
Tuntutan Hukum dan Pengadilan:
Ketidakpatuhan pajak yang parah dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan proses pengadilan. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengejar tindakan hukum terhadap individu atau perusahaan yang menghindari pembayaran pajak secara sengaja atau berulang kali. Ini tidak hanya berpotensi merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menghabiskan waktu dan sumber daya dalam proses hukum.
Video: Sri Mulyani Sebut APBN Tekor Rp401 Triliun di November 2024
NEWS – Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih banyak orang Indonesia tak mau membayar pajak. Padahal, uang pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Oleh karenanya, ia pun menjelaskan mengapa masyarakat perlu membayar pajak. Sebab, pembangunan hingga bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak akan bisa dilakukan tanpa ada pendapatan negara terutama dari pajak.
“Jadi rakyat kalau bertanya kenapa saya bayar pajak, dia tau sebab kita urusin Indonesia bersama sama,” ujarnya dalam video conference, Rabu (5/1/2022).
Lebih lanjut, ia merinci bantuan yang langsung dinikmati rakyat dari uang pajak adalah bantuan sosial baik itu PKH maupun bansos tunai. Selanjutnya ada subsidi seperti BBM hingga listrik yang selisih harganya dibayar pemerintah melalui uang pajak.
Selanjutnya, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, rel kereta api hingga bendungan juga dilakukan dengan pendapatan negara atau pajak. Kemudian di tengah pandemi Covid-19 ini ada juga belanja tambahan untuk vaksin dan vaksinasi hingga pembayaran tagihan rumah sakit pasien Covid-19.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan selama pandemi ini dan pemberian insentif hingga bantuan kuota internet bagi pelajar hingga tenaga pendidik.
“Jadi ini yang perlu kita pahamkan dan kita ingin terus jelaskan ke publik. Kalau ini dibiayai oleh pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak dan utang,” pungkasnya.
Segala sesuatu yang menyangkut pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat sebanyak 50 pasal yang membahas lengkap segala hal terkait pajak. Undang-undang yang disahkan pada 31 Desember 1983 ini menjadi landasan utama yang digunakan dalam bidang perpajakan. Undang-Undang tersebut juga membahas tentang batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan dalam pembayaran pajak akan menimbulkan kerugian sendiri bagi wajib pajak.
Berbagai alasan akan dikemukakan oleh wajib pajak yang terlambat melaporkan dan membayar pajak. Tapi peraturan yang jelas tentang akibat terlambat membayar denda sudah sering disosialisasikan dan diingatkan oleh berbagai pihak. Lantas, apa keuntungan jika Anda taat dalam membayar pajak dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan? Berikut beberapa keuntungan taat membayar pajak secara tepat waktu yang dapat Anda peroleh.
Denda diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak atau melebihi batas waktu yang ditentukan. Denda yang dikenakan karena terlambat membayar pajak termasuk tinggi. Denda tersebut berkisar antara 5 persen hingga 20 persen. Semakin banyak jumlah pajak yang dibayarkan, maka denda yang dikenakan jumlahnya juga semakin besar. Jika dijumlahkan biaya untuk denda akan menjadi sebuah kerugian bagi Anda.
Pajak yang Anda bayarkan juga mempengaruhi pelayanan fasilitas kesehatan. Dana yang didapatkan dari pajak dialokasikan untuk perbaikan fasilitas kesehatan di Indonesia. Selain untuk membantu orang yang kurang mampu, pajak juga digunakan untuk peningkatan kualitas dan pelayanan rumah sakit. Anda tentu ingin pelayanan yang baik saat keluarga sedang membutuhkan pengobatan di rumah sakit.
Pendapatan dari pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan trasnsportasi yang mempermudah kehidupan masyarakat. Terlebih pada zaman sekarang, mobilitas masyarakat cukup tinggi. Dengan berkembangnya transportasi dan fasilitas umum dapat mempersingkat waktu dan membawa kenyamanan bagi Anda. Perkembangan ini juga dapat memberikan kenyamanan saat berada di tempat-tempat umum semisal bandara, stasiun, pelabuhan, terminal hingga rumah sakit dan pusat pelayanan pemerintahan.
Pajak yang dibayarkan juga dialokasikan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban negara. Negara yang damai dan tertib akan menghasilkan siklus ekonomi yang baik. Siklus ekonomi yang baik akan mempengaruhi harga-harga barang di pasaran. Baik itu bahan pokok ataupun bukan. Meningkatnya keamanan negara juga mencegah munculnya perang saudara atau kelompok pemberontak. Keamanaan Anda sebagai warga negara Indonesia juga terjamin dan dilindungi. Selain itu, pertahanan nasional negara akan sanggup mengatasi serangan dari dunia luar. Anda pasti tidak akan merasa nyaman dan terancam jika tinggal di lokasi yang sedang mengalami konflik.
Keuntungan membayar pajak tepat waktu memang tidak dapat dirasakan dalam waktu sebentar. Namun sebagai warga negara yang baik, Anda tentu bangga ikut andil dalam pembangunan negara lewat membayar pajak. Karena kepedulian Anda membayar pajak dapat membawa dampak besar bagi kemakmuran masyarakat Indonesia ke depannya.
Mengapa Kita Harus Membayar Pajak Tepat Waktu
Mengapa kita harus membayar pajak tepat waktu bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga memiliki dampak positif yang dalam bagi perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Melalui tindakan ini, individu dan perusahaan berkontribusi dalam menciptakan fondasi yang kuat bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Denda dan Sanksi Finansial:
Salah satu dampak langsung dari mengapa kita harus membayar pajak tepat waktu adalah denda dan sanksi finansial. Pemerintah biasanya memberlakukan denda berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar, dan ini dapat berakumulasi seiring berjalannya waktu. Denda ini dapat merugikan secara finansial dan membebani individu atau perusahaan dengan beban tambahan yang seharusnya dapat dihindari.
Ketidakstabilan Sistem Perpajakan:
Tidak membayar pajak secara tepat waktu dapat merusak stabilitas sistem perpajakan. Ketika sejumlah besar individu atau perusahaan menghindari atau tidak membayar pajak, ini dapat mengurangi pendapatan pemerintah dan mengganggu keseimbangan ekonomi. Akibatnya, pemerintah mungkin harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk mengatasi defisit anggaran atau kurangnya dana untuk layanan publik.
Bebas Pokok Tunggakan dan Denda Tahun ke-3,4,5, dst
Pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan tahun ke-3, tahun ke-4 dan tahun ke-5 dan seterusnya.
Penghindaran Peluang Keuangan:
Ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat menghambat individu atau perusahaan untuk mengakses berbagai peluang keuangan. Bank dan lembaga keuangan mungkin melihat riwayat pajak sebagai faktor penting dalam menilai kelayakan kredit atau pinjaman. Jika catatan pajak tidak baik, ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan akses ke dana atau modal.
